Kodam XXIV/Mandala Trikora Gelar Upacara Operasi Gaktib dan Yustisi 2026, Tegaskan Komitmen TNI Taat

MERAUKE – Kodam XXIV/Mandala Trikora menggelar Upacara Gelar Pasukan Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi Tahun Anggaran 2026 di Lapangan Makodam XXIV/MT, Merauke, Provinsi Papua Selatan, Jumat (13/2/2026). Kegiatan tersebut mengusung tema “TNI Prima, Taat Hukum, Berdaulat, Indonesia Maju.”

Kasdam XXIV/MT Brigjen TNI Eventius Teddy Danarto, bertindak selaku Inspektur Upacara. Komandan Upacara dijabat Dandenpom XXIV/MT Letkol Cpm Ariesman Syahroni, sedangkan Perwira Upacara Kapten Cpm Suwanto. Kegiatan diikuti pasukan gabungan TNI-Polri, Dinas Perhubungan Merauke serta Kejaksaan Negeri Merauke.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Irdam XXIV/MT Brigjen TNI Dwi Endrosasongko, S.Sos., M.I.P, Asisten I Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Selatan Agustinus Joko Guritno, M.Si., Danpomdam XXIV/MT Letkol Cpm Hendra Andreas Siray, S.H., M.I.P., Danpomal Koarmada XI Letkol Laut (PM) Satria Musa, S.Ag., Dandenzibang Merauke Letkol Czi Slamet P., Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga, S.I.K., M.M., Kadisops Lanud J.A. Dimara Letkol Pas Nugroho Wimbo P., S.Pd., Wadan Yonmarhanlan XI Mayor Mar Robin Yusran, Kajari Merauke Sulta D. Sitohang, S.H., M.H. serta Kasubsi Intel Imigrasi Merauke I Gede Agri Wiradiva Ariawan, S.Tr., Im.,

Dalam amanat Panglima TNI yang dibacakan Inspektur Upacara, ditegaskan bahwa Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi merupakan program rutin tahunan yang bertujuan meningkatkan disiplin, kepatuhan hukum, serta profesionalisme prajurit dan PNS TNI. Pelaksanaan operasi tahun 2026 diharapkan lebih mengedepankan pendekatan edukatif sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penyelesaian pelanggaran hukum di lingkungan TNI.

Berdasarkan evaluasi tahun 2025, terjadi penurunan jumlah pelanggaran dibandingkan tahun 2024. Pada Operasi Gaktib, pelanggaran menurun dari 456 kasus menjadi 432 kasus atau turun 5,62 persen. Sementara pada Operasi Yustisi, jumlah perkara menurun dari 925 menjadi 549 perkara atau turun 40,64 persen. Meski demikian, seluruh jajaran diminta tidak lengah dan tetap meningkatkan pembinaan disiplin serta penegakan hukum secara konsisten.

Panglima TNI juga menekankan kepada jajaran Polisi Militer untuk meningkatkan kemampuan seiring perkembangan teknologi, termasuk dalam penanganan kejahatan siber dan penyalahgunaan media sosial yang berpotensi merusak citra institusi. Modernisasi sarana dan prasarana teknologi informasi dinilai penting guna mendukung proses penanganan perkara secara profesional dan transparan, serta memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya.

Melalui pelaksanaan Operasi Gaktib dan Yustisi Tahun 2026, diharapkan seluruh prajurit semakin memegang teguh Sumpah Prajurit, Sapta Marga dan Delapan Wajib TNI, serta senantiasa bekerja secara profesional, responsif, adaptif dan humanis demi menjaga kehormatan satuan, institusi dan kepercayaan masyarakat.