Kelompok Peretas KEDIRISECTEAM Bobol Situs BKPSDM Lebak, Data Pegawai Diduga Tersebar

Kelompok peretas asal Indonesia yang menamakan diri KEDIRISECTEAM kembali beraksi. Kali ini, mereka mengklaim telah berhasil membobol situs resmi milik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lebak, Banten, dan menyebarkan sejumlah data internal ke publik.

Aksi peretasan tersebut terjadi pada Selasa (28/5) dini hari. Dalam pernyataan digital yang disebar melalui media sosial, KEDIRISECTEAM menyebut bahwa mereka telah mengakses dan mengekstrak data sensitif milik BKPSDM, termasuk informasi kepegawaian dan dokumen administrasi internal.

Kelompok ini juga mengunggah bukti berupa cuplikan database dan tampilan halaman situs yang telah mereka ubah (deface), sebagai bentuk demonstrasi keberhasilan mereka. Saat berita ini ditulis, situs BKPSDM Lebak sempat tidak dapat diakses selama beberapa waktu.

Kritik terhadap Keamanan Siber Pemerintah

Dalam pesan yang mereka tinggalkan di laman yang diretas, KEDIRISECTEAM menyampaikan kritik terhadap lemahnya sistem keamanan siber di lembaga pemerintahan. Mereka mengklaim aksi ini dilakukan sebagai bentuk "peringatan" agar pemerintah lebih serius memperkuat infrastruktur digitalnya.

"Kami hanya menunjukkan kelemahan yang selama ini diabaikan. Jika bukan kami yang mengingatkan, siapa lagi?" tulis kelompok tersebut dalam pernyataan singkatnya.

Pemkab Lebak Belum Beri Keterangan Resmi

CNN Indonesia telah menghubungi pihak Pemkab Lebak untuk konfirmasi lebih lanjut. Namun hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi terkait insiden tersebut.

Sumber internal menyebutkan bahwa tim teknis tengah melakukan investigasi dan berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Belum diketahui secara pasti sejauh mana data yang diretas telah tersebar atau disalahgunakan.

Serangan Siber Meningkat

Aksi ini menambah deretan kasus peretasan terhadap situs pemerintah dalam beberapa bulan terakhir. KEDIRISECTEAM sendiri dikenal aktif melakukan peretasan terhadap berbagai situs pemerintahan dan pendidikan, baik di dalam negeri maupun luar negeri, sebagai bentuk aksi protes digital.

Pakar keamanan siber menilai serangan seperti ini seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah maupun pusat untuk segera memperkuat sistem pertahanan digital, melakukan audit berkala, dan meningkatkan kesadaran keamanan informasi di setiap lini birokrasi.