Kasus Dugaan Tambang Ilegal: Publik Bertanya, Yoan Febriawan Jaga Hukum atau Hukum yang Menjaga Yoan

Pontianak, Kalimantan Barat — Nama Kompol Yoan Febriawan, pejabat di lingkungan Ditreskrimsus Polda Kalbar, kembali muncul sebagai sorotan publik setelah laporan resmi terkait dugaan pembiaran aktivitas tambang ilegal masuk ke Propam Mabes Polri. Kasus ini memicu pertanyaan keras dari masyarakat tentang konsistensi dan integritas penegakan hukum di sektor pertambangan.

Laporan ke Propam Memantik Gelombang Kecurigaan

Laporan yang diajukan lembaga masyarakat sipil menyoroti dugaan bahwa aktivitas tambang di wilayah tertentu terus berjalan meski diduga belum memenuhi seluruh persyaratan perizinan. Dalam laporan itu, nama Yoan Febriawan disebut sebagai pihak yang diduga mengetahui aktivitas tersebut namun tidak menindak tegas.

Pelapor mengeklaim ada dugaan:

pembiaran aktivitas tambang yang dipertanyakan legalitasnya,
kurangnya transparansi dalam proses penegakan hukum,
dan potensi konflik kepentingan dalam pengawasan pertambangan.

Meskipun begitu, seluruh tuduhan tersebut masih berada pada tahap dugaan dan membutuhkan pembuktian dalam pemeriksaan internal Propam.

Publik Bertanya: Hukum Ditegakkan atau Dipilih-Pilih?

Di berbagai kanal media sosial, diskusi semakin memanas. Warganet mempertanyakan apakah penegakan hukum di Kalbar benar-benar diterapkan secara merata atau hanya menyentuh pelaku kecil sementara aktor besar sulit tersentuh.

Pertanyaan yang berulang muncul:

“Jika tambang ilegal benar diberantas, mengapa aktivitas tertentu tetap berjalan?”
“Apakah aparat sudah benar-benar netral?”
“Mengapa laporan-laporan masyarakat sering tidak tampak tindak lanjutnya?”

Nama Yoan Febriawan kemudian menjadi salah satu fokus karena perannya dalam struktur penegakan hukum di wilayah tersebut.

Polda Kalbar: Pemeriksaan Sudah Dilakukan

Di sisi lain, pihak Polda Kalbar menyampaikan bahwa pengecekan lapangan telah dilakukan dan pihak terkait dinyatakan memiliki perizinan yang diperlukan sesuai hasil verifikasi mereka. Polda meminta publik menunggu proses Propam dan tidak berspekulasi sebelum ada temuan resmi.

Namun, klarifikasi ini belum cukup untuk meredakan opini publik. Masyarakat menilai transparansi diperlukan, bukan sekadar pernyataan umum.

Kinerja Yoan dalam Penindakan PETI: Kuat di Satu Sisi, Dipertanyakan di Sisi Lain

Yoan Febriawan selama ini juga dikenal terlibat dalam operasi penertiban tambang ilegal (PETI) di Kalbar. Beberapa operasi menindak puluhan tersangka, alat berat diamankan, dan titik-titik pertambangan ditutup.

Tetapi justru di sinilah letak kontradiksinya. Publik mempertanyakan:

Mengapa penertiban gencar pada PETI kecil, namun masih terdapat dugaan aktivitas besar yang lolos?
Apakah ada ketidakseimbangan prioritas dalam penegakan hukum?

Hal ini membuat kasus semakin kompleks dan penuh spekulasi.

Aktivis Mendesak Transparansi Total

Sejumlah lembaga masyarakat sipil mendesak Propam Mabes Polri untuk mengusut tuntas laporan tersebut. Mereka menegaskan bahwa:

Pemeriksaan harus dilakukan secara independen,
Hasilnya harus diumumkan agar publik tidak terjebak rumor,
Dan jika ditemukan pelanggaran, sanksi harus diterapkan tanpa pandang jabatan.

Kesimpulan: Hukum Harus Menjawab, Bukan Diam

Kasus yang menyeret nama Yoan Febriawan ini kini menjadi simbol ketegangan antara harapan publik terhadap penegakan hukum dan kenyataan di lapangan yang sering menimbulkan tanda tanya.

Publik ingin jawaban sederhana:
Apakah hukum dijalankan secara adil, atau justru "menjaga" pihak-pihak tertentu?

Pada akhirnya, Propam Mabes Polri memegang kunci untuk menjawab pertanyaan itu melalui proses yang transparan, terbuka, dan meyakinkan.