Danramil Sentani Wakili Dandim Hadiri Rapat Koordinasi Pembangunan Jalan Dan Jembatan

SENTANI, MEDIABERITA.com – Bertempat di halaman rumah Ketua DAS Moy, Kampung Sabron Sari, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Danramil 1701-01/Sentani Mayor Inf Suprapto mewakili Dandim 1701/Jayapura dalam agenda Rapat Koordinasi Kolaborasi Strategi Pembangunan Jalan Dan Jembatan Multi Years Sentani - Depapre bersama Tokoh Adat, pemilik tanah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura, Jumat (20/1/2023).

Kegiatan rapat koordinasi dipimpin oleh Ketua DAS Moy Nikodemus Yoboisembut dan dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Klemens Hamo, S.IP., M.H., Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Jayapura Ir. John W. Tegai, M.M., Danramil 1701-10/Depapre Kapten Inf. Sutrisno, Kapolsek Sentani Barat Ipda Yuliana Tecuari, PPK L3 Provinsi Papua Delila Yuni Sihombing, S.T., M.M., Kabid Kanwil BPN Provinsi Papua Yoseph Simon Done, S.SiT., M.Si., Kadistrik Sentani Barat Yance Samonsabra, S.H., Wakil Ketua Jaringan Pendamping Kebijakan dan Pembangunan (JPKP) Kabupaten Jayapura Yonas Kallem, Sekdis Waibu Frans A. Yoku, S.STP., Kepala Suku Besar Doyo Lama Barnabas Nukuboy, Ketua DAS Tepra Edward David Danya, sejumlah Tokoh Adat dan masyarakat di wilayah DAS Moy.

Dalam sambutannya Ketua DAS Moy menyampaikan, “Sudah sekian lama kita menantikan perbaikan jalan Sentani-Depapre, kita bersyukur dalam waktu dekat akan segera dilakukan perbaikan. Ada 2 (dua) peristiwa menyangkut rencana perbaikan jalan Sentani-Depapre, diantaranya tahun 2021 pemalangan jalan Sentani-Depapre guna menagih janji Komisi IV DPR Papua namun dibubarkan oleh Aparat Keamanan,” ujarnya.

"Setelah itu, kita ada 14 orang menuju ke Jakarta untuk menghadap Bapak Presiden RI namun yang tembus hingga ke KSP hanya 9 orang sehingga dinamai Tim 9 dan kami 4 orang tidak dianggap sehingga membentuk Tim DAS Moy," tegas Nikodemus Yoboisembut.

“Pada Juli 2022, kami telah membubarkan Tim 9 dengan tujuan untuk menyatukan tim agar tidak terjadi dualisme supaya fokus pada pekerjaan. Kami serahkan dokumen perjuangan perbaikan jalan Sentani-Depapre kepada Ir. John W. Tegai, MM (Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Jayapura),” imbuhnya.

Kemudian sambutan Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Jayapura Ir. John W. Tegai, M.M., mengatakan bahwa “Pemerintah Kabupaten Jayapura tidak ada kaitannya dengan tim, baik Tim 9 dan Tim DAS Moy, sehingga mengembalikan dokumen ke masyarakat. Pembangunan jalan Sentani-Depapre harus tetap dibangun sehingga kami mengajak kepada seluruh masyarakat agar mengamankan pelaksanaan perbaikan jalan Sentani-Depapre hingga selesai. Perbaikan jalan Sentani-Depapre merupakan ranah dari Balai Jalan Nasional Wilayah X Jayapura, namun Pemerintah Kabupaten Jayapura siap memfasilitasi jika ada permasalahan yang akan timbul” ujarnya.

Sambutan Delila Yuni Sihombing selaku PPK L3 Provinsi Papua, “Paket pekerjaan jalan ini sejak tahun 2022 namun karena proses lelang yang panjang maka pada tanggal 10 Januari 2023 telah menentukan proses lelang melalui rapat penentuan. Perusahaan yang memenangkan tender proyek jalan ini adalah PT. Brahma Kerta Adiwira dan nilai proyek sebesar 92,6 M," ungkapnya.

“Paket pembangunan ini akan menangani jalan sepanjang 16 km dari ujung aspal kampung Transat hingga pelabuhan Depapre. Dalam paket ini terdapat 3 pembangunan jembatan yaitu Jembatan Kertosari 4 sepanjang 50 m, jembatan Kertosari 6 sepanjang 20 m dan jembatan Maribu sepanjang 30 m,” jelas Delila.

Penjelasan perwakilan Kontraktor PT. Brahma Kerta Adiwira Bapak Herman mengatakan, “Perusahaan kami berasal dari Jakarta dan berkantor di Entrop. Kami berharap agar tidak ada pemalangan karena pekerjaan kami dibatasi oleh waktu,” harapnya.

Penyampaian Kabid Kanwil BPN Provinsi Papua Yoseph Simon Done, S.SiT., M.Si., “Kesepakatan yang bijak bersama masyarakat sebelum memulai pekerjaan perbaikan jalan sehingga selama pekerjaan tidak ada hambatan. Setiap pengadaan tanah ada mekanisme dan tahapan yang harus dilalui sehingga setiap tahapan harus disosialisasikan kepada masyarakat. Mengenai proses pengadaan tanah, hanya ATR BPN yang berhak dan dapat melakukan pengukuran, untuk instansi lain tidak ada", tegasnya.

Dalam kesempatan ini pula Danramil 1701-01/Sentani Mayor Inf Suprapto mewakili Dandim 1701/Jayapura menyampaikan, “Kami Kodim 1701/Jayapura sepenuhnya mendukung Pemerintah Daerah dalam proses perbaikan jalan Sentani-Depapre, karena ini merupakan jalan utama. Kodim 1701/Jayapura juga siap mengawal serta memfasilitasi apabila nantinya dalam proses pengerjaan terjadi permasalahan,” pungkasnya.

Adapun hasil diskusi sebagai berikut, pertama uang permisi sudah menjadi tradisi di Papua sehingga agar diselesaikan sebelum dimulainya pekerjaan. Kedua, ganti rugi hak ulayat dan tanaman akan diserahkan kepada ATR BPN Provinsi Papua dan DAS Moy akan mengawal proses ganti rugi tersebut. Ketiga, Pemerintah agar melibatkan pemuda dalam proses pengerjaan jalan Sentani-Depapre untuk pekerjaan dan jaminan keamanan. Keempat, pelaku usaha yang berada disepanjang jalan agar dilibatkan dalam pengerjaan jalan Sentani-Depapre. Terakhir, Tim DAS Moy dan Tim 9 agar bersatu untuk menghindari adanya konflik. (Redaksi Papua)